Tuh kan benar. Salah satu komentar saya di Perpres Nomor 63 Tahun 2019 siang tadi, soal pidato. Mau lokal atau internasional, presiden dan wakil presiden Republik Indonesia, wajib pakai bahasa Indonesia. Bahkan penjabat negara juga demikian. Lihat saja isi Pasal 5.
Gaya atau teknik pidato pidato setiap presiden tentu berbeda-beda. Ada yang pakai teks, ada yang tidak pakai teks. Kalau sudah tidak pakai teks, ahli bener dah itu.
Ada Daya Tawar di Sini
Kalau di forum internasional, sekelas Perserikatan Bangsa-Bangsa, mungkin banyak pemimpin yang memilih pakai teks. Jelas sekali, supaya terhindar salah bicara, salah ucap, salah pilih kata/diksi.
Nah kalau pakai teks, artinya akan ada proses penerjemahan teks pidato itu sendiri. Entah itu oleh translator atau interpreter. Yang jelas, beban tanggung jawab penafsiran ada di penerjemah bahasa. Jelas dong, kalau penerjemah di sana sudah level dewa semua.
Artinya, akan ada kebutuhan penerjemah bahasa Indonesia ke bahasa Asing. Artinya lagi, bahasa Indonesia akan semakin dipelajari oleh orang-orang asing. Ini yang dimaksud daya tawar dan diplomasi melalui bahasa.
Rabu 09 Oktober 2019, 14:12 WIB
Jokowi Lengkapi Perpres SBY soal Presiden Wajib Pidato Bahasa Indonesia di PBB
Tim detikcom - detikNews
Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63/2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia. Perpres Jokowi ini melengkapi Perpres era SBY soal presiden wajib berbahasa Indonesia saat berpidato di forum internasional.
Perpres itu diteken Jokowi pada 30 September 2019 dan diundangkan pada hari yang sama. Pasal 5 di Perpres itu menyebutkan ‘Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pidato resmi Presiden, Wakil Presiden, dan pejabat negara yang lain yang disampaikan di dalam atau di luar negeri’.
Aturan itu dirinci lagi menjadi ‘pidato resmi di dalam negeri’ dan ‘pidato resmi di luar negeri’. Di dalam negeri, presiden tetap wajib berbahasa Indonesia di forum nasional ataupun forum internasional.
Sementara itu, aturan mengenai ‘pidato resmi di luar negeri’ tercantum di pasal 16 hingga pasal 22. Secara spesifik, forum internasional di luar negeri yang disebut di Perpres tersebut salah satunya forum di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Berikut ini bunyi aturannya:
Pasal 16
Penyampaian pidato resmi Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 pada forum yang diselenggarakan di luar negeri dilakukan dengan menggunakan Bahasa Indonesia.
Pasal 17
(1) Pidato resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 disampaikan dalam forum resmi yang diselenggarakan oleh:
a. Perserikatan Bangsa-Bangsa;
b. organisasi internasional; atau
c. negara penerimaSebelumnya, sudah ada Perpres Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Pidato Resmi Presiden dan/atau Wakil Presiden serta Pejabat Negara Lainnya. Perpres itu diteken oleh presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Perpres 63/2019 yang diteken Jokowi ini diterbitkan atas pertimbangan bahwa perpres era SBY hanya mengatur penggunaan bahasa Indonesia dalam pidato resmi Presiden dan/atau Wakil Presiden serta pejabat negara lainnya. Perpres era SBY belum mengatur penggunaan bahasa Indonesia yang lain.
“Bahwa Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2OlO tentang Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Pidato Resmi Presiden dan/atau Wakil Presiden serta Pejabat Negara Lainnya hanya mengatur mengenai penggunaan Bahasa Indonesia dalam pidato resmi Presiden dan/atau Wakil Presiden serta pejabat negara lainnya dan belum mengatur penggunaan Bahasa Indonesia yang lain sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan,” demikian bunyi pertimbangan di Perpres 63/2019.
Jika dibandingkan, Perpres 63/2019 yang diteken Jokowi tak hanya mengatur pidato presiden dan pejabat negara. Perpres itu juga mengatur penggunaan bahasa Indonesia di peraturan, dokumen resmi negara, bahasa pengantar pendidikan, hingga nota kesepahaman.
(imk/tor)
Teks ilustrasi: Presiden Joko Widodo (Jokowi) (BPMI Setpres/Laily Rachev)
Sumber: https://news.detik.com/berita/d-4739424/jokowi-lengkapi-perpres-sby-soal-presiden-wajib-pidato-bahasa-indonesia-di-pbb
Teknisnya Jadi Lebih Mudah
Saat lembar pidato yang akan disampaikan sudah diberi ke penerjemah sebelum pidato disampaikan, maka proses terjemahan akan lebih mudah. Penerjemah ada waktu untuk memahami teks yang akan diterjemahkan. Apalagi kalau diberi beberapa hari sebelum acara, tentu saja proses penafsirannya akan lebih enak. Buat yang akan berpidato, cukup tinggal baca teksnya saja. Tanpa harus takut salah ucap.
Imbasnya sudah jelas, daya jual penerjemah bahasa akan semakin tinggi di dunia internasional. Yah minimal, para pemimpin negara atau penjabat negara lain, pernah mendengar lafal bahasa Indonesia sekali dalam seumur hidup mereka.